AKHIRNYA ARAKSI SERAHKAN LAPORAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI ROTE NDAO KE KPK DAN POLDA NTT

  • Whatsapp

PENANTT.COM, Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Rote Ndao, terus di dengungkan oleh ARAKSI.

Hari ini, 15/03/2021 Aliansi Rakyat Anti Korupsi Indonesia (Araksi) NTT serahkan laporannya kepada Presiden RI dan penegak hukum untuk segara ditindak lanjuti.

Bacaan Lainnya

Demikian Hal ini disampaikan Ketua Araksi NTT, Alfred Baun,SH usai menyerahkan laporan dan bukti – bukti dokumen pelengkap lainnya kepada Presiden RI di Istana Negara dan KPK – RI. Hari ini Senin (15/3.2021) sekitar pukul 10:00 tadi pagi.

Ketua Araksi saat serahkan laporan di KPK

Ketua Araksi NTT Alfred Baun,SH yang menyampaikan Kepada  wartawan. melalui sambungan telepon  mengatakan bahwa  ” saya sudah  menyerahkan Laporan dan dokumennya kepada Presiden RI di Istana Negara tadi pagi” ARAKSI juga melaporkan Mantan Bupati Rote Ndao, Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao saat ini kepada Presiden dan KPK RI sehubungan dengan sejumlah dugaan kasus Tindak Pidana.

“ Sejumlah Dugaan Kasus Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Kab. Rote Ndao Propinsi NTT. Tadi pagi kami sudah serahkan, sekitar jam 10: 00 di KPK RI dan sekarang baru selesai serahkan lagi laporan ke Presiden” Ujar Alfred Baun.

Dari balik sambungan telpon. Alfred Baun menyebut, Kasus yang dilaporkan kepada Presiden RI soal PLTU yang menghabiskan APBN Rp. 800 Milyard lebih kemudian masalah asset tanah milik negara yang telah dijual – belikan dan disalahgunakan yang menyalahi perintah Undang undang.

Menurut Alfred asset tanah milik negara tersebut adalah asset tanah yang kini telah di bangun Kantor BRI Unit Baa-Rote di Kecamatan Lobalain,Tanah di lokasi Wisata Bo.a di Kecamatan Rote Barat dan tanah masyarakat di Lokasi Wisata Mulut Seribu Kecamatan Landu Leko.

Selanjutnya Ia menjelaskan, Aset tanah milik Negara yang di bangun kantor BRI Unit Baa-Rote sebelumnya tanak milik Negara yang dahulu pemerintah Rote Ndao membangun Kantor Koperasi dan Kantor Pemberdayaan kemudian berubah dengan dibangunnya gedung milik pribadi setelah itu bangunan dan tanahnya di jual kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Berdasarkan bukti yang kita kumpulkan. Baik IBM maupun ijin membangun dan perencanaan yang dikeluarkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Rote Ndao tanah tersebut adalah tanah milik Pemeritah Daerah Kab . Rote Ndao.

Fakta yang kami telah peroleh dari Manajer BRI Unit Baa-Rote maupun BRI Kupang mengatakan, kalau tanah dan gedung itu telah di jual dan dibeli dan kini telah menjadi milik BRI karena sudah dibayar Lunas.

Yang kedua laporan yang sama juga kami serahkan kepada KPK RI adalah Aset Tanah di Lokasi Pariwisata Bo,a ada pengelapan tanah seluas 6 hektar. Itu berdasarkan bukti MOU yang sudah ada pada kami antara Pemerintah daerah dengan perusahaan PT.Bo,a Development. Tanah itu semula 26 Hektar namun di tahun 2018 mengalami kekurangan volume pada MOU kedua hanya 20 Hektar.

Kemudian asset tanah pada lokasi Wisata Mulut seribu di Kecamatan Landu Leko, dimana terjadi join anggaran antara pemerintah Rote Ndao dengan Propinsi NTT berinvestasi di tanah milik warga seluas 2 hektar.

“ ini kami memandang bahwa terjadi dugaan tindak pidana penggelapan asset negara yang dilakukan dan terjadi tindak pidana Korupsi sehingga kami melaporkan Mantan Bupati dan Baupati Rote Ndao ke KPK RI” Ujarnya.

Sementara hal yang sama hari ini juga pihak Araksi NTT menyerahkan laporan kasus Tindak pidana Korupsi yakni PPK pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rote Ndao atas kegiatan pembangunan di lokasi Wisata Batu Termanu di Kecamatan Rote Tengah sebesar Rp. 2 Milyard kepada Polda NTT.

Kami berharap Polda NTT dan KPK RI dalam waktu yang singkat sudah melakukan penyelidikan terhadap kasus kasus ini. Tandas Alfred Baun dari Halaman Istana Presiden RI Jakarta.

Sebelumnya media ini  pernah memberitakan kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dengan judul “ARAKSI Siap Rekomendasikan lima Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Rote Ndao Ke Penegak Hukum.”

ROTE NDAO-PENA NTT, Kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi di Rote Ndao, Menjadi Perhatian Khusus Aliansi Rakyat Anti Korupsi Indonesia (ARAKSI).

Hari ini, Selasa 09/03/202, sekitar Pukul, 17.00 wita bertempat di redaksi Pena NTT, Menggelama Ba’a Rote, Ketua ARAKSI melakukan Jumpa Pers dengan Awak Media Rote Ndao.

Dalam Jumpa Pers, Ketua ARAKSI Alfred Baun, SH, mengatakan bahwa sudah sebulan lamanya kita mengumpulkan bahan, data dan Keterangan serta Investigasi terkait Dugaan tindak pidana Korupsi, di wilayah Kabupaten Rote Ndao, dan ada sekitar lima kasus yang sementara menjadi Atensi kami untuk di serahkan ke Penegak Hukum POLDA NTT, dan KEJATI NTT maupun KPK RI

Kasus yang pertama Terkait Proyek Pembangunan Obyek Wisata batu termanu yang bersumber dari dana DAK, Tahun Anggaran 2020,  Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kab. Rote Ndao, yang mana Kalau sesuai Regulasi tentang Penggunaan dana DAK diluar Dinas Pendidikan dan Kesehatan tidak boleh digunakan untuk pembangunan fisik, dan Juga pada Proyek ini di pecah pecah menjadi beberapa paket dengan Tujuan Tertentu serta Ada dugaan Mark Up Harga oleh Tim Perencanaan setelah Tim Teknis Kami memeriksa proyek ini, sehingga kesimpulan kami ada dugaan penyelewangan yang menyebabkan Kerugian Negara di Proyek senilai Rp.2 Milyard ini ucap Ketua Araksi yang biasa di sapa AL ini.

Kasus Yang Kedua adalah Terkait tambang Galian C di Kabupaten Rote Ndao, Hasil investigasi kami  selasa,09/03/2021, di beberapa lokasi ternyata itu ijin untuk Tambang Rakyat, tetapi dalam pelaksanaanya ada intervensi dari oknum Penguasa di daerah Rote Ndao, kalau secara Prosedural ijin prinsip untuk memenuhi kebutuhan galian C di Rote Ndao sudah selesai tidak boleh ada lagi ijin perseorangan, apalagi Kasus Tambang di NTT sangat sensitif,  Sehingga dari fakta dan data kami simpulkan ada dugaan tindak pidana Korupsi pada Permasalahan Tambang di Rote Ndao.

Kasus yang ketiga tentang Aset Tanah Negara yang mana kami investigasi di tanah atau bangunana Bank Rakyat Indonesia (BRI) bilangan Mokdale, setelah kami ketemu Managernya beliau Mengatakan bahwa tanah ini milik BRI karena kami sudah membayar lunas, sedangkan pada data kami yang lain bahwa tanah ini dulunya milik Negara dan di bangun kantor Pemerintah setelah itu diubaha menjadi bangunan milik pribadi kemudian di Perdagangkan lagi, maka patut di duga ada tindak pidana korupsi di kasus ini.

Tentang aset Tanah Negara kami juga mengambil sampel di Daerah Bo’a Kec. Rote Barat yang mana ada HGU dengan Pihak Ketiga yqng awalnya Kurang lebih 26ha, dan HGU lanjutan berkurang menjadi 20ha, sehingga diduga ada penyelewengan Tanah Negara sekitat 6ha oleh oknum oknum tertentu. Dan ini akan kami dalami menjadi rekomendasi hukum.

Kasus yang ke empat tentang Pengadaan Alat Kesehatan di Dinas Kesehatan maupun RSUD baa, yang sarat masalah, datanya sudah kami peroleh dan siap di tindak lanjuti

Masih menurut mantan Anggota DPRD Propinsi ini, kasus terakhir adalah dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan PLTU di Rote Tengah yang bersumber dari APBN dengan Total dana sekitar 800 Milyard yang sudah mangkrak sejak Tahun 2016  silam bahkan terkesan mubasir.

Dari lima kasus yang di duga merugikan negara ini kami akan pertimbangkan mana yang di serahkan ke POLDA NTT, mana yang akan di serahkan ke KEJATI NTT, serta Kerugian di atas 10 Miliard akan kami serahkan ke KPK RI, dan kami akan kawal terus sampai tuntas ucap Mantan Wartawan Rote Ndao Pos ini.

Hadir Mendampingi Ketua ARAKSI, Alfred Baun, SH  dalam Jumpa Pers ini adalah staf ARAKSI Megha Ngefak, serta staf teknis dari Araksi./JQ

Pos terkait