ARAKSI Siap Rekomendasikan lima Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Rote Ndao Ke Penegak Hukum.

ROTE NDAO-PENA NTT, Kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi di Rote Ndao, Menjadi Perhatian Khusus Aliansi Rakyat Anti Korupsi Indonesia (ARAKSI).

Hari ini, Selasa 09/03/2021, sekitar Pukul, 17.00 wita bertempat di kantor redaksi Pena NTT, Menggelama Ba’a Rote, Ketua ARAKSI melakukan Jumpa Pers dengan Awak Media Rote Ndao.

Read More

Dalam Jumpa Pers, Ketua ARAKSI Alfred Baun, SH, mengatakan bahwa sudah sebulan lamanya kita mengumpulkan bahan, data dan Keterangan serta Investigasi terkait Dugaan tindak pidana Korupsi, di wilayah Kabupaten Rote Ndao, dan ada sekitar lima kasus yang sementara menjadi Atensi kami untuk di serahkan ke Penegak Hukum POLDA NTT, dan KEJATI NTT maupun KPK RI

Kasus yang pertama Terkait Proyek Pembangunan Obyek Wisata batu termanu yang bersumber dari dana DAK, Tahun Anggaran 2020,  Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kab. Rote Ndao, yang mana Kalau sesuai Regulasi tentang Penggunaan dana DAK diluar Dinas Pendidikan dan Kesehatan tidak boleh digunakan untuk pembangunan fisik, dan Juga pada Proyek ini di pecah pecah menjadi beberapa paket dengan Tujuan Tertentu serta Ada dugaan Mark Up Harga oleh Tim Perencanaan setelah Tim Teknis Kami memeriksa proyek ini, sehingga kesimpulan kami ada dugaan penyelewangan yang menyebabkan Kerugian Negara di Proyek senilai Rp.2 Milyard ini ucap Ketua Araksi yang biasa di sapa AL ini.

Kasus Yang Kedua adalah Terkait tambang Galian C di Kabupaten Rote Ndao, Hasil investigasi kami  selasa,09/03/2021, di beberapa lokasi ternyata itu ijin untuk Tambang Rakyat, tetapi dalam pelaksanaanya ada intervensi dari oknum Penguasa di daerah Rote Ndao, kalau secara Prosedural ijin prinsip untuk memenuhi kebutuhan galian C di Rote Ndao sudah selesai tidak boleh ada lagi ijin perseorangan, apalagi Kasus Tambang di NTT sangat sensitif,  Sehingga dari fakta dan data kami simpulkan ada dugaan tindak pidana Korupsi pada Permasalahan Tambang di Rote Ndao.

Kasus yang ketiga tentang Aset Tanah Negara yang mana kami investigasi di tanah atau bangunana Bank Rakyat Indonesia (BRI) bilangan Mokdale, setelah kami ketemu Managernya beliau Mengatakan bahwa tanah ini milik BRI karena kami sudah membayar lunas, sedangkan pada data kami yang lain bahwa tanah ini dulunya milik Negara dan di bangun kantor Pemerintah setelah itu diubaha menjadi bangunan milik pribadi kemudian di Perdagangkan lagi, maka patut di duga ada tindak pidana korupsi di kasus ini.

Tentang aset Tanah Negara kami juga mengambil sampel di Daerah Bo’a Kec. Rote Barat yang mana ada HGU dengan Pihak Ketiga yang awalnya Kurang lebih 26ha, dan HGU lanjutan berkurang menjadi 20ha, sehingga diduga ada penyelewengan Tanah Negara sekitat 6ha oleh oknum oknum tertentu. Dan ini akan kami dalami menjadi rekomendasi hukum.

Kasus yang ke empat tentang Pengadaan Alat Kesehatan di Dinas Kesehatan maupun RSUD baa, yang sarat masalah, datanya sudah kami peroleh dan siap di tindak lanjuti

Masih menurut mantan Anggota DPRD Propinsi ini, kasus terakhir adalah dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan PLTU di Rote Tengah yang bersumber dari APBN dengan Total dana sekitar 800 Milyard yang sudah mangkrak sejak Tahun 2016  silam bahkan terkesan mubasir.

Dari lima kasus yang di duga merugikan negara ini kami akan pertimbangkan mana yang di serahkan ke POLDA NTT, mana yang akan di serahkan ke KEJATI NTT, serta Kerugian di atas 10 Miliard akan kami serahkan ke KPK RI, dan kami akan kawal terus sampai tuntas ucap Mantan Wartawan Rote Ndao Pos ini.

Hadir Mendampingi Ketua ARAKSI, Alfred Baun, SH  dalam Jumpa Pers ini adalah staf ARAKSI Megha Ngefak, serta staf teknis dari Araksi./Lomi/JQ

Related posts